Cegah Penurunan Perekonomian, OJK Dukung Penerbitan Perpu 1 Tahun 2020

Home / Ekonomi / Cegah Penurunan Perekonomian, OJK Dukung Penerbitan Perpu 1 Tahun 2020
Cegah Penurunan Perekonomian, OJK Dukung Penerbitan Perpu 1 Tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto: Istimewa)

TIMESPAPUA, JAKARTAOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik, mendukung dan menindaklanjuti penerbitan Perpu 1 Tahun 2020, dalam rangka menghadapi resiko penurunan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, sebagai imbas dari pandemic Covid-19.

Kepala OJK Cirebon, Budi Arief Wibisono menjelaskan, Perpu 1Tahun 2020 merupakan landasan hukum bagi Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan LPS untuk memberikan kewenangan yang selama ini belum tercakup dalam ketentuan perundang-undangan yang ada.

"Dengan demikian, dapat dilakukan langkah-langkah pre-emptive untuk menghindari terjadinya tekanan di perekonomian nasional, sektor riil dan sistem keuangan," jelasnya, Jumat (3/4/2020)

Budi melanjutkan, di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak penyebaran pandemic virus Covid-19, OJK akan meningkatkan frekuensi assesment forward looking terhadap kondisi lembaga jasa keuangan. Sehingga, nantinya bisa diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Perpu ini juga, lanjutnya, sejalan dengan program restrukturisasi kredit atau leasing yang telah disampaikan dalam stimulus kebijakan OJK sebelumnya, dengan tetap memperhatikan kondisi lembaga jasa keuangan.

Dalam kerangka itu, tambahnya, OJK berupaya tetap memberikan ruang terhadap sektor riil dan melakukan langkah-langkah pengawasan yang relatif lebih cepat, demi menghindari terjadinya permasalahan yang lebih dalam.

"Industri jasa keuangan diminta tetap mengedepankan penerapan tata kelola yang baik (governance)," ungkapnya.

Budi menambahkan, untuk memperlancar proses pengawasan di tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah, OJK telah mengeluarkan dan terus memonitor serta evaluasi terhadap kebijakan.

Kebijakan tersebut diantaranya adalah pelaksanaan prosedur bisnis proses melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi, seperti pelaksanaan fit and proper test melalui video conference. Kemudian, juga merelaksasi batas waktu pengiriman laporan periodik, batasan waktu pelaksanaan dan penyelenggaraan RUPS secara elektronik.

"Diberlakukan juga pengecualian prinsip keterbukaan di bidang pasar modal, dan memonitor transaksi perdagangan saham di bursa," tuturnya.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com